Sepertinya kalau kita membicarakan kinerja wakil rakyat tak kan pernah ada habisnya. Ada saja topik baru yang ditulis di media massa yang membicarakan wakil rakyat kita. Saat ini, yang hangat disorot pembangunan gedung baru yang semula beranggaran Rp 1,138 triliun, anggaran TI yang mencapai Rp 10,6 miliar, kunjungan kerja yang tidak bermanfaat, hingga tunjangan pulsa/komunikasi yang setiap bulan Rp 14 juta.
Kira-kira apa ya yang ada dibenak wakil rakyat kita ketika mereka terus menerus disorot oleh masyarakat dan media? Apakah mereka sudah kebal terhadap segala macam sorotan negatif mereka atau mulai gerah dan mempertanyakan mengapa mereka terus yang dicap buruk? Seolah-olah jadi anggota dewan itu lebih banyak keburukannya dari kebaikannya.
Pertanyaannya, logiskah kritikan kita pada DPR?. Kalau patokannya kinerja dan sikap DPR selama ini maka saya menjawab logis. Ada beberapa contoh yang menurut saya DPR memang lahan kritik. Pertama, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia mengatakan, sampai pada 2010, DPR RI baru membuat 16 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masih jauh dari target seharusnya, yaitu 70 RUU.(Kompas.com, 15 maret 2010).
Kedua, DPR belum memperjuangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berorientasi kepada rakyat. Mereka malah berjuang menggolkan pembangunan gedung baru DPR. DPR keras kepala tetap akan membangun gedung baru senilai Rp1,138 triliun yang diturunkan menjadi sekitar Rp700 miliar. Mengutip pendapat pengamat politik Burhanudin Muhtadi, uang sebanyak itu dapat memperbaiki 15.000-23.200 ruang kelas jika 1 ruang Rp 49 juta.
Ketiga, banyaknya kunjungan kerja ke luar negeri yang menghabiskan banyak anggaran tapi tidak ada hasil nyatanya. Keempat, fungsi pengawasan yang dijalankan DPR cenderung tak tuntas, masih tidak jelasnya kasus century sampai saat ini.
Jangan Alergi Kritik
Kritik bukan bentuk delegitimasi institusi DPR ataupun membenci institusi ini. Kritik dilontarkan agar DPR menjadi lembaga yang bekerja sesuai dengan aspirasi publik.
Salah satu resiko jadi pejabat publik adalah harus rela dikritik. Kalau salah sedikit saja berkata dan bersikap, maka siap-siap jadi mangsa empuk media massa dan caci maki masyarakat. Jangan alergi kritik, kalau ada kritikan berarti kita diperhatikan. Kalau diperhatikan berarti masyarakat masih berharap wakil rakyatnya bisa berubah.
DPR jangan alergi bila dikritik, apalagi kalau yang dikritik soal besaran anggaran yang mereka gunakan. DPR adalah lembaga pengawas penggunaan dana pemerintah, yang juga sering mengeritik penggunaan keuangan pemerintah. Karena itu, bila penggunaan uang mereka dikritik, seharusnya menjadi bahan introspeksi diri. masalah jika yang dikritik tidak sadar bahwa ia sedang dikritik. Tetap tebal muka alias tidak tahu malu. Tetap tak peduli keinginan rakyat yang diwakilinya.
Bisa jadi anggota dewan merasa bahwa dia sudah bekerja maksimal untuk rakyat, padahal penilaian baik dan buruknya kinerja ditentukan orang lain, oleh mereka yang selama ini diberi pelayanan yaitu rakyat.
Ketika Kritik Tak Lagi Berpengaruh
Walaupun sudah di kritik dikoran, televisi, internet sampai unjuk rasa, tetap saja hasilnya nol. Kritikan dianggap angin lalu yang benar-benar akan berlalu seiring berputarnya waktu.
Jika para pemimpin sudah tidak lagi mengindahkan nasib rakyatnya, jika para pemimpin tidak mengindahkan nasehat para ulama di negeri ini, maka siapa lagi yang dapat diandalkkan oleh rakyat kecil. Hasilnya adalah ketidak percayaan, sehingga setiap orang akan dengan caranya sendiri mengekspresikan kekecewaan dan kekesalan terhadap para pemimpin mereka. Hal itu tentu akan melahirkan tindakan destruktif yang berkepanjangan.
Menurut saya, DPR saat ini harus bekerja keras untuk mengembalikan citranya yang semakin hari semakin terpuruk. Caranya tentu saja dengan tindakan. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk beraksi tanpa perlu “ba bi bu” atau berwacana kosong.
Anggota DPR bisa mengurangi kunjungan kerja ke luar negeri yang sifatnya tidak mendesak. Jika memang harus ke luar negeri, jelaskan tujuannya ke publik dan harapan yang bisa didapat setelah kunjungan. Kunjungan juga tidak usah membawa anggota keluarga yang menyebabkan anggaran membengkak. Selesai kunjungan, segera paparkan hasilnya ke publik.
Anggota DPR juga bisa mengadvokasi perbaikan gedung-gedung sekolah yang hampir roboh di seluruh provinsi. Mengadvokasi nasib petani, nelayan, dan buruh. Bahkan, kalau perlu batalkan pembangunan gedung baru DPR kalau gedung yang lama masih bisa digunakan. Tentunya itu semua akan mendapat apresiasi dari masyarakat, dan secara otomatis menaikkan citra mereka lagi.
Pertanyaannya, maukah mereka melakukan itu? Kami menagih itu amanah.
“Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak dengannya dan apabila kalian menghukumi diantara manusia, maka hukumilah dengan adil. Sesungguhnya Allah yang paling baik menasehati kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.” (An-Nisa: 58).
(Dimuat di Radar Lampung, 16 Mei 2011)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar